1. PENGERTIAN
ETIKA POLITIK
Etika Politik terdiri dari dua kata
yaitu Etika dan Politik. Etika(Yunani Kuno:"ethikos", berarti
"timbul dari kebiasaan") adalah sebuah sesuatu dimana dan bagaimana
cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadistudi
mengenai standar dan penilaian moral. Sedangkan Politik adalah prosespembagian
kekuasaan yang melibatkan interaksi antara pemerintah dan/ataumasyarakat dalam
rangka proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yangmengikat untuk kebaikan
bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu. Jadi etika
politik adalah nilai-nilai azas moral yang disepakati bersama baikpemerintah
dan/atau masyarakat untuk dijalankan dalam proses pembagiankekuasaan dan
pelaksanaan keputusan yamg mengikat untuk kebaikan bersama.
Berdasarkan suatu kenyataan bahwa
masyarakat, bangsa, maupun negara bisa berkembang ke arah keadaan yang tidak
baik dalam arti moral. Misalnya suatu negara yang dikuasai oleh penguasa atau
rezim yang otoriter. Dalam suatu masyarakat negara yang demikian ini maka
seseorang yang baik secara moral kemanusiaan akan dipandang tidak baik menurut
negara serta masyarakat negara. Oleh karena itu aktualisasi etika politik harus
senantiasa mendasarkan kepada ukuran harkat dan martabat manusia sebagai manusia.
2.
MANFAAT
ETIKA POLITIK DALAM PELAKSANAAN SISTEM POLITIK INDONESIA
Sebagai
salah satu cabang etika, khususnya etika politik termasuk dalamlingkungan
filsafat. Filsafat yang langsung mempertanyakan praksis manusia adalahetika.
Etika mempertanyakan tanggung jawab dan kewajiban manusia. Ada bebagaibidang
etika khusus, seperti etika individu, etika sosial, etika keluarga, etika
profesi, dan etika pendidikan. Dalam hal ini termasuk setika politik yang
berkenaan dengan dimensi politis kehidupan manusia. Etika berkaitan dengan
norma moral, yaitu norma untuk mengukur betul salahnya tindakan manusia sebagai
manusia. Dengan demikian, etika politik mempertanyakan tanggung jawab dan
kewajiban manusia sebagai manusia dan bukan hanya sebagai warga Negara terhadap
Negara, hukum yang berlaku dan lain sebagainya. Fungsi etika politik dalam
masyarakat terbatas pada penyediaan alat-alat teoritis untuk mempertanyakan
serta menjelaskan legitimasi politik secara bertanggung jawab. Jadi, tidak
berdasarkan emosi, prasangka dan apriori, melainkan secara rasional objektif
dan argumentative. Etika politik tidak langsung mencampuri politik praktis.
Tugas etika politik membantu agar pembahasan masalah-masalah idiologis dapat
dijalankan secara obyektif. Hukum dan kekuasaan Negara merupakan pembahasan
utama etika politik. Hukum sebagai lembaga penata masyarakat yang normatif, kekuasaan
negara sebagai lembaga penata masyarakat yang efektif sesuai dengan struktur
ganda kemampuan manusia (makhluk individu dan sosial). Jadi etika politik
membahas hukum dan kekuasaan.
Prinsip-prinsip
etika politik yang menjadi titik acuan orientasimoral bagi suatu Negara
adalah adanya cita-cita The Rule Of Law, partisipasi demokratis masyarakat,
jaminan ham menurut kekhasan paham kemanusiaan dan sturktur kebudayaan
masyarakat masing-masing dan keadaan sosial. Ada beberapa manfaat etika politik
bagi para pejabat. Pertama, etika diperlukan dalam hubungannya dengan relasi
antara politik dan kekuasaan. Karena kekuasaan cenderung disalah gunakan maka
etika sebagai prinsip normatif/etikanormatif (bukan metaetika) sangat
diperlukan. Etika di sini ada sebagai sebuah keharusan ontologis. Dengan
memahami etika politik, para pejabat tidak akan menyalahgunakan kekuasaannya.
Dengan demikian kebijakan pembabatan seperti yang pernah terjadi di kabupaten
Manggarai tidak akan terjadi. Hal ini menunjukkan pemerintah tidak menyadari
bahwa mereka adalah representan rayat, karenanya mereka mesti melayani dan
memperhatikan kesejahteraan rakyat, bukan membunuh rakyat dengan mencaplok dan
mengambil lapangan pekerjaan utama sebagai sumber hidup mereka.
Kedua,
etika politik bertujuan untuk memberdayakan mekanisme kontrol masyarakat
terhadap pengambilan kebijakan para pejabat agar tidak menyalahi etika.
Masyarakat sebagai yang memiliki negara tidak bisa melepaskan diri dalam mengurus
negara. Masyarakat mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan para pejabat,
namun dalam tataran tertentu keduanya berbeda. Dalam negara dengan alam
demokrasi peranan masyarakat sangat besaryang nyata dalam sikap mengkritisi
berbagai kebijakan pemerintah. Para pejabat sebagai representan rakyat tentu
akan mendengar kritikan tersebut sebelum sebuah kebijakan diambil. Warga
negara yang demokratis mesti berusaha untuk menghentikan pengambilan keputusan
yang dapat merugikan warga walaupun keputusan tersebut dianggap benar oleh
para pejabat. Mekanisme kontrol tersebut sangat penting agar para pejabat
tidak mengambil kebijakan yang merugikan masyarakat. Masih hangat dalam ingatan
kita tentang rencana tambang emas di Lembata. Masyarakat yang terancam
akanteralienasi dari berbagai aspek kehidupannya memrotes dan menolak rencana tersebut.
3.
Latar Belakang Kenaikan Harga BBM
Kenaikan
harga minyak mentah dunia berimbas kepada meningkatnya harga Bahan Bakar Minyak
(BBM) di Indonesia. Walaupun sumber daya migas di Indonesia cukup berlimpah
namun konsekuensi Indonesia sebagai anggota OPEC mengharuskan pemerintah untuk
menaikkan harga jual minyak ke luar negeri maupun dalam negeri. Lonjakan harga
minyak ini juga memiliki efek meningkatnya harga-harga komoditas dalam negeri
yang disebabkan kenaikan harga dasar Bahan Bakar Minyak yang konsumsi di dalam
negeri digunakan pada sektor industri, transportasi, serta konsumsi oleh
masyarakat.
Pemerintah pada awalnya mengeluarkan kebijakan
subsidi untuk menekan harga Bahan Bakar Minyak di dalam negeri agar tetap dapat
terjangkau oleh masyarakat dan menjaga stabilitas harga agar tingkat konsumsi
masyarakat tidak menurun. Namun dalam pelaksanaanya sendiri kebijakan subsidi
tersebut membebani APBN dan beresiko terjadinya defisit yang harus ditanggung
pemerintah. Dampak lainnya adalah subsidi yang digunakan untuk menekan harga
BBM tersebut mengakibatkan adanya selisih antara harga di dalam negeri dengan
harga di luar negeri, dengan harga jual di luar negeri yang lebih tinggi
berdampak pada adanya penyelundupan bahan bakar minyak ke luar negeri, sehingga
BBM di dalam negeri menjadi langka yang menghambat berbagai kegiatan
perekonomian di dalam negeri. Dalam pelaksanaanya sendiri yang menikmati
pemberian subsidi BBM tersebut sebagian besar adalah sektor transportasi dan
industri, sementara konsumsi dari sektor rumah tangga hanya sedikit, selain itu
sektor transportasi diantaranya kepemilikan kendaraan pribadi dan sektor
industri mayoritas dimiliki oleh golongan masyarakat mampu, sehingga ketepatan
sasaran dari kebijakan subsidi tersebut belum dirasakan. Pemerintah kemudian
mulai mengurangi subsidi bahan bakar minyak untuk masyarakat dengan merancang
kebijakan baru berupa Program Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM (PKPS-BBM).
4.
Pendapat
Mengenai Kenaikan Harga BBM
Memang sulit bagi pemerintah saat memutuskan untuk menaikkan harga
BBM tersebut untuk menstabilkan perekonomian yang sedang tidak stabil di
Indonesia. Adanya pro dan kontra yang terjadi dilingkungan masyarakat
mengakibatkan kondisi di Indonesia menjadi tidak kondusif. Hal ini saya kontra
dengan kenaikan harga bahan bakar minyak tersebut. Alasan yang ingin
disampaikan mengapa kontra terhadap kebijakan tersebut adalah karena pemerintah
terlalu dini untuk memutuskan kebijakan tersebut. Permasalahan bagi saya
bukannlah karena kenaikan harga BBM tersebut, namun efek sampingnya terhadap
berbagai sektor seperti harga pangan dipasar yang ikut melonjak naik,
transportasi umum yang menjadi naik pula dan lain sebagainya. Hal tersebut
memberatkan bagi masyarakat menengah kebawah atau masyarakat yang memiliki
kekurangan dari segi perekonomian. Sangat disayangkan untuk masyarakat tersebut
sudah hidupnya susah dengan adanya kenaikan BBM ini menjadi lebih susah,
seolah-olah tidak ada cara lain selain menaikkan harga BBM tersebut, sehingga
hal tersebut dikhawatirkan dapat menambah jumlah rakyat miskin yang ada di Indonesia.
Pendapatan DPR mencapai 46,1 Juta Rupiah per bulan sehingga tiap
tahun anggota DPR mengantongi pendapatan sebesar 556 Juta Rupiah (Merdeka.com).
Gajih yang sebesar itu sebaiknya dikurangi untuk menutupi kenaikan harga BBM,
alasannya karena Gajih DPR pun berasal dari uang rakyat. Lebih baik hal
tersebut dilakukan daripada menaikkan harga BBM. Adanya slogan dari rakyat,
oleh rakyat untuk rakyat setidaknya diterapkan sedikit saja. Kasihan melihat
rakyat miskin menjadi lebih miskin karena kenaikan harga BBM tersebut. Dari
permasalahan ini, hanya ini pendapat yang dapat saya sampaikan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar